Jakarta (ANTARA) – Agensi PR ID COMM menyoroti pentingnya sinkronisasi yang lebih kuat antara kebijakan pemerintah, strategi industri, dan edukasi publik untuk akselerasi ekosistem mobil listrik di Indonesia.
“Kebijakan menjadi simpul yang menghubungkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ia tidak hanya berperan sebagai alat pengatur, tetapi juga katalis kolaborasi lintas sektor,” kata Research Associate ID COMM, Inu Machfud dalam peluncuran riset “Menuju Era Mobil Listrik: Sejauh Mana Indonesia Siap” di Jakarta, Kamis.
Inu mengungkapkan, sejak terbitnya Perpres Nomor 55 Tahun 2019, kebijakan kendaraan listrik terus berkembang melalui berbagai aturan turunan yang mengatur rantai pasok dari hulu hingga hilir.
Baca juga: Kemenperin sempurnakan regulasi guna percepat adopsi EV
Namun demikian, implementasi kebijakan masih memerlukan konsistensi untuk memberikan kepastian bagi pelaku industri yang tengah menyiapkan peta jalan investasi.
Pelaku industri, menurut riset, masih berada pada fase “wait and see” akibat fluktuasi kebijakan, perang harga yang agresif, ketidakpastian insentif, dan belum stabilnya permintaan pasar domestik.
Pada kesempatan yang sama, Research Associate ID COMM Claudius Surya mengatakan bahwa pertumbuhan mobil listrik dalam tiga tahun terakhir disebut mencerminkan masa survival dan penyesuaian, bukan fase stabilisasi.
Baca juga: Hipmi Otomotif: Kolaborasi pemerintah-pengusaha percepat adopsi EV
Saat ini industri memasuki periode perang fitur dan harga, yang dipimpin produsen mobil listrik asal Tiongkok.
“Kondisi ini menekan margin dan memperpendek siklus pembaruan model kendaraan,” ujarnya.
Dalam konteks komunikasi publik, ID COMM menilai media arus utama berperan penting menjaga kredibilitas informasi di tengah banjir konten dari influencer dan komunitas digital.
Baca juga: Menko Airlangga sebut insentif EV berguna genjot adopsi di masyarakat
Media diharapkan mampu menghadirkan narasi edukatif, berimbang, serta mampu menjembatani bahasa kebijakan dengan pemahaman publik.
“Narasi media tidak seharusnya hanya menyoroti kecanggihan teknologi, tetapi juga memberikan perspektif kritis sebagai edukasi dan mitigasi risiko,” kata peneliti Claudius Surya.
Untuk mendorong adopsi kendaraan listrik yang lebih luas, ia menekankan perlunya edukasi publik yang menekankan manfaat praktis mobil listrik, termasuk reliabilitas SPKLU, akses layanan purnajual, serta ketersediaan suku cadang.
Baca juga: Pertamina NRE dan VKTR percepat adopsi EV di Indonesia lewat e-MaaS
Selain itu, kepercayaan konsumen juga bergantung pada kualitas SPKLU, layanan purnajual, dan ketersediaan suku cadang.
“Dengan memperkuat narasi nilai dan keandalan, bukan sekadar fitur, transisi mobil listrik dapat bergerak dari adopsi eksklusif menuju penggunaan massal yang berkelanjutan,” ujarnya.
Baca juga: Tiga hal masih jadi kekhawatiran konsumen beralih ke EV
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025
