Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Hanggoro Ananta mengatakan pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas jika ingin memajukan ekosistem motor listrik dengan menghadirkan beragam kebijakan nonfiskal.
“Memang kita butuh keberlanjutan sih dari program-program pemerintah tidak hanya fiskal, non-fiskal pun juga ya. Jadi, insentif fiskal dan non-fiskal juga berjalan semua beriringan,” kata Hanggoro Ananta saat dihubungi ANTARA, Selasa.
Dengan adanya kebijakan nonfiskal, nantinya menjadi tidak adanya kecemburuan antara pengguna kendaraan listrik di segmen roda empat dan juga roda dua. Karena, menurut dia, penggunaan motor dan juga mobil harus mendapatkan hak yang sama.
Hal tersebut bisa dijalankan dengan menyediakan lahan yang cukup untuk menghadirkan pengisian daya bagi kendaraan listrik di lokasi-lokasi parkir umum. Saat ini, dia mengatakan bahwa pengisian daya masih hanya terbatas untuk mobil listrik saja.
Baca juga: Aismoli: Jalan protokol harus diisi kendaraan listrik
“Misalkan pemerintah mencanangkan di setiap tempat parkir sepeda motor, harus ada cahrging station atau swap station di lokasi parkir umum seperti gedung-gedung pemerintahan, fasilitas sosial, bahkan kalau perlu di pusa perbelanjaan,” ujar dia.
Selain berbicara infrastruktur yang dirasa dapat mendukung ekosistem motor listrik tetap berjalan, Hanggoro juga menyinggung soal kebutuhan tambah daya bagi para pemilik motor listrik di Indonesia yang saat ini masih tergolong mahal.
Dia berharap, pihak terkait memberikan kemudahan dengan harga yang cukup terjangkau guna memuluskan target pemerintah dalam penggunaan kendaraan listrik di Tanah Air.
“Terus biaya penyambungan listrik baru yang mahal gitu ya. Ini sebenarnya mix antara fiskal dan non-fiskal, tapi itu menurut saya dengan banyaknya charging station di mana-mana, maka kekhawatiran masyarakat terkait dengan charging ataupun swap itu sedikit banyak sudah terobati di situ,” jelas dia.
Pemerintah dalam waktu dekat dikabarkan segera mengeluarkan kebijakan terkait insentif untuk motor listrik di Indonesia. Hadirnya insentif untuk roda dua elektrik diyakini dapat menghasilkan penjualan yang positif.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza memberikan sinyal terkait pemberian insentif sepeda motor listrik tetap akan dilanjutkan tahun ini.
Faisol saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Jakarta, Selasa (1/7), mengungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sudah menyetujui anggaran subsidi sepeda motor listrik tahun 2025 sebesar Rp250 miliar.
“Rapat terakhir secara langsung disetujui sebenarnya oleh Bu Menkeu (Sri Mulyani). Waktu itu cari angka (besaran subsidi) berapa, terus ada atau tidak (anggarannya),” ungkap Wamenperin.
Namun, ia mengatakan masih memerlukan diskusi lebih lanjut bersama kementerian teknis terkait dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian soal skema insentif ini.
Wamenperin mengatakan, ada sejumlah usulan skema pemberian insentif sepeda motor listrik, yaitu mengikuti skema lama dengan pemberian potongan subsidi Rp7 juta per unit yang dibeli, atau disamakan dengan pemberian insentif Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).
Baca juga: Insentif molis dipercaya dapat tumbuhkan ekosistem elektrifikasi di RI
Baca juga: Langkah-langkah menangani motor listrik yang terdampak banjir
Baca juga: Kiat mengendarai sepeda motor listrik semasa banjir
Pewarta: Chairul Rohman
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025
