Inggris (ANTARA) – Pemerintah Inggris baru saja menjatuhkan kebijakan besar yang mengguncang pasar mobil listrik di negara itu melalui pengumuman anggaran negara yang menyiratkan mobil listrik (EV) dan Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) atau hybrid akan dikenai biaya jalan baru berdasarkan jarak tempuh.
Pengumuman yang dilakukan kanselir itu, menjadikan hal itu sebagai momen pertama ketika penggunaan mobil listrik tidak lagi bebas pajak.
Setelah bertahun-tahun mencari pengganti pajak bahan bakar seiring turunnya penjualan bensin dan diesel, Departemen Keuangan akhirnya menunjukkan arah kebijakannya.
Laman Carscoops, Kamis, melaporkan, Inggris secara resmi bersiap untuk mengenakan pajak pada EV berdasarkan setiap mil yang mereka tempuh, menempatkannya dalam kategori penghasil pendapatan yang sama dengan mobil bermesin pembakaran, meskipun pemerintah tetap mengklaim mendukung peralihan ke transportasi yang lebih bersih.
Baca juga: Perawatan mobil jelang cuaca buruk untuk ICE maupun EV
Bagaimana cara kerjanya?
Pengemudi mobil listrik murni (BEV) akan membayar biaya 0,40 dolar AS (sekitar Rp6,661) per mil, sementara pengemudi PHEV akan dikenakan 0,20 dolar AS (kisaran Rp3,330) per mil.
Menurut BBC, seorang pengemudi yang menempuh hingga 8.500 mil (13.700 km) per tahun akan menerima tagihan sekitar 255 poundsterling (Rp5,6 juta), yang masih sekitar setengah dari biaya pajak bahan bakar yang harus dibayar pengemudi mobil bermesin pembakaran untuk jarak yang sama.
Kantor Tanggung Jawab Anggaran (Office for Budget Responsibility / OBR) memperkirakan bahwa kebijakan ini dapat menghasilkan 1,1 miliar poundsterling (Rp24,2 triliun) pada tahun pertama, dan angkanya bisa hampir dua kali lipat dua tahun kemudian, tergantung pada penjualan EV.
Masalahnya, adopsi EV diperkirakan justru terhambat oleh skema baru ini.
Baca juga: Pengamat dorong generasi muda berinovasi olah baterai bekas EV
Kapan dan bagaimana?
Anggaran negara belum memuat semua detail teknisnya. Informasi penting seperti cara mencatat jarak tempuh secara akurat akan diumumkan kemudian. Namun, sistem pajak berbasis jarak tempuh ini dipastikan akan diberlakukan mulai April 2028.
Beberapa negara bagian di AS, termasuk Oregon, serta Selandia Baru, sudah menerapkan skema serupa.
Untuk mengurangi dampak kebijakan ini dan menjaga minat terhadap EV, pemerintah Inggris juga menaikkan batas harga untuk “tambahan mobil mahal” dalam tarif VED dari 40.000 poundsterling (Rp880,9 juta) menjadi 50.000 poundsterling (Rp1,1 miliar) mulai April 2026.
Artinya, pemilik Tesla Model Y atau Kia EV6 tidak akan terkena tambahan pajak jalan yang tinggi secepat sebelumnya.
Dengan kata lain, pemerintah menawarkan sedikit insentif sebelum kebijakan bayar per mil diterapkan. Menteri juga akan memperpanjang skema hibah EV, yang memberikan subsidi hingga 3.750 poundsterling (Rp82,57 juta), hingga tahun anggaran 2029–2030, dengan biaya sekitar 300 juta poundsterling (Rp6,6 triliun) per tahun.
Baca juga: Thailand ubah kebijakan insentif kendaraan listrik
Baca juga: China larang ledakan baterai EV dengan kebijakan baru mulai Juli 2026
Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
